Makalah Ilmu Politik LENGKAP

BAB 2 PEMBAHASAN

PENGERTIAN ILMU POLITIK DAN RUANG LINGKUP ILMU POLITIK

a.Pengertian ilmu politik

Istilah politik (politics) sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik maupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan sampai dalam melaksanakan tujuan tersebut, juga menyangkut pengambilan keputusan (decision making) tentang apakah yang menjadi tujuan sistem politik yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif serta penyusunan untuk membuat skala prioritas dalam menentukan tujuan-tujuan itu.

Berikut beberapa definisi politik menurut beberapa ahli :

(1) Brendan O’Leary dalam buku Pengantar Ilmu Sosial (2000;788) ilmu politik merupakan disiplin yang sistematis mengenai politik dan kekuasaan. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa ilmu politik mungkin lebih tepat diberi label politikologo.

(2) Roger F. Soltau dalam buku Pengantar Ilmu Sosial (1961:4), menyatakan: Ilmu politik adalah kajian tentang negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu;hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.

(3) J. Barents dalam buku Pengantar Ilmu Sosial (1965:23) mengemukakan: Ilmu politik adalah ilmu tentang kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyrakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugasnya-tugasnya.

(4) Deliar Noer. Laswel dalam buku Pengantar Ilmu Sosial (1950:240) mengemukakan: ilmu politik sebagai disiplin empiris pengkajian tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan, serta tindakan politik seperti yang ditampilkan seseorang dalam perspektif kekuasaan.

(5) Robson dalam buku Pengantar Ilmu Sosial (1954:24) mengemukakan: ilmu politik adalah ilmu yang memfokuskan dalam masyarakat,  yaitu sifat hakiki, dasar, proses, ruang lingkup,  dan hasilnya. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.

(6) Delier Noer dalam buku Pengantar Ilmu Sosial (1965:56)  mengemukakan: Ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.

(7) Karl W. Deutsch. Mitchell dalam buku Pengantar Ilmu Sosial (1969:4-5) mengemukakan: Ilmu polotik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan politik untuk suatu keseluruhan masyrakat.

Jadi dapat di simpulkan pengertian ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari suatu segi khusus kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan.

b.Ruang lingkup ilmu politik

Ruang lingkup ilmu politik sangat luas,sub bidang ilmu politik meliputi:

1.Bidang Teori Politik

a.Teori politik(political theory)

b.sejarah perkembangan ide-ide politik(history of political ideas)

2.Bidang Lembaga Politik

a.Undang-undang dasar(constitution)

b.Pemerintah negara(national goverment)

c.Pemerintah daerah(local goverment)

d.Administrasi negara(public administrasion)

e.Perbandingan lembaga politik(comparative political institution)

3.Bidang kepartaian, Golongan dan pendapat umum

a.Partai-partai politik(political parties)

b.Golongan dan organisasi(group and association)

c.Partisipasi warga negara dalam pemerintah(participation of the citizen in the goverment)

4.Bidang Hubungan Internasional

a.Politik internasional(international politics)

b.Organisasi dan administrasi international(international organizational and administration)

c.Hukum internasional(international law)

Ruang lingkup ilmu politik berkembang semakin luas mencakup kebijaksanaan pemerintah, politik ekonomi negara, pembangunan politik, komputerisasi politik, perimbangan politik, filsafat politik dan psikologi poltik dalam penguasaan massa. Maka terlihat ruang llingkup yang begitu luas dan untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1.Bidang Kebijaksanaan Pemerintah

a.pengambilan keputusan pemerintah

b.sistem pendelegasian wewenang

c.hubungan pusat dan daerah

2.Bidang Ekonomi Politik

a.Politik perdagangan dunia

b.Globalisasi ekonomi

c.Kutub-kutub ekonomi yang berpengaruh

3.Bidang Sosiologi Politik

a.Politik perdaganngan dunia

b.Pengkajian interest group

c.Telaah budaya politik

4.Bidang Psikologi Politik

a.Teori penguasaan massa

b.Teori-teori demokrasi

c.Normalisasi kehidupan masyarakat

5.Bidang Filsafat Politik

a.Etika poltik

b.Estetika politik

c.Logika politik

6.Bidang Pelayanan Politik

a.Administrasi pemerintah daerah dan pusat

b.Teori-teori organisasi

c.Manajemen pemerintah

7.Bidang Aturan Politik

a.Perubahan dan pembentukan konstitusi

b.Legitimasi kekuasaan

c.Peraturan-peraturan daerah dan pusat

2.2 TUJUAN DAN FUNGSI ILMU POLITIK

Ilmu politik memiliki sifat ambigu, mendua, dan paradoks. Dalam ilmu politik terkandung rasa campuran ingin tahu, menarik, jijik, bernafsu, serakah, dan sifat-sifat positif bergalau dengan negatif. Tetapi, sebagaimana kita butuh akan keindahan, kemesraan, kesenangan, kekuasaan, dan keagungan sebagai pemimpin dan penakluk di muka bumi ini, kita perlu tahu dan merasakan hal-hal yang terlarang pada satu masalah, kita pun membutuhkan kontroversi dari masalah lain. Tidak aneh dalam mempelajari ilmu politik membangkitkan perasaan yang mendalam.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, ruang lingkup ilmu politik lebih luas dan umum dari pada ideologi apapun. Akan tetapi secara khusus untuk memahami nilai-nilai demokrasi, hal itu begitu tampak, terutama di Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya yang mengunggulkan cita-cita demokrasi dalam praktik-praktik kelembagaan.

David Apter dalam bukunya yang berjudul Introduction to political analisis, menganalogikan ilmu politik dengan seks (apter,1996:5). Sebagaimana seks, politik menjadi suatu pokok kajian yang dihindari dalam masyararakat sopan. Akan tetapi sebagaimana kita butuh keindahan ,kemesraan, kesenangan, kekuasaan, dan keanggunan sebagai pemimpin dan penakluk di muka bumi ini, kita perlu tahu dan merasakan hal-hal yang terlarang dalam suatu masalah, kita pun membutuhkan kontroversi dari masalah lain. Tidak aneh jika dalam mempelajari ilmu politik membangkitkan perasan-perasaan yang mendalam seperti rasa cinta, malu, marah dll.

Kita telah menciptakan lembaga-lembaga tertentu untuk mengendalikan dan menyalurkan nafsu itu, di antara yang satu dalam kehidupan berkeluarga dan kekerabatan, yang lain dalam kekuasaan yang terorganisasi. Kedua tipe ini menujukkan suatu kesinambungan rumun manusia dan kesinambungan rumpun komunitas. Keduanya adalah Sesutu yang pokok dalam kehidupan terorganisasi.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, ruang lingkup ilmu politik lebih luas dan umum dari ideologi apapun. Akan tetapi, secara khusus untuk memahami nilai-nilai demokrasi, hal itu begitu tampak, terutama di Amaerika Serikat dan Negara-negara barat lainya.

Prespektif Intelektual, sebagaimana kita memaklumi bahwa sebenarnya tujuan politik adalah tindakan politik. Untuk mencapainya, diperlukan pembelajaran untuk memperbesar kepekaan pembelajar sehingga ia dapat bertindak. Agar dapat bertindak dengan baik secara politik, orang perlu mempelajari asas dan seni politik dan nilai-nilai yang di anggap penting oleh masyarakat, seperti bagaimana nilai-nilai di wujudkan dalam lembaga-lembaga, serta taktik ataupun strategi apa yang di gunakan untuk bertindak? Dengan demikian, orang belajar bagaimana kekuasaan dapat di jinakan oleh prometheceus, dan diabdikan kepada tujuan manusia yang positif. Dalam pembelajaranya pun sudah mengenal metode yang bersifat kritis . Tujuanya tidak lain untuk menelaah kesalahan–kesalahan yang di buat oleh para penguasa dan berusaha untuk mengurangi ketidaktahuan dari mereka yang dikuasai. Walaupun ajaran kritis tersebut pada prinsipnya bersifat intelektual dapat dengan mudah menjadi subversive terhadap penguasa dan merangsang timbulnya perdebatan politik. Dengan demikian, tidak dapat di hindari  bahwa pembeklajaran politik bersifat politis dan guru-guru politik merupakan aktivis. Jadi, prespektif inteklektual dalam politik prespektif yang mempergunakan diri sendiri sebagai titik tolak. Sebab prespektif itu bertolak dan di bangun berdasarkan apa yang dianggap salah oleh individu maka pemikiran individu itu yang memperbaikinya.

Prespektif Politik, maksudnya adalah bahwa pandangan intelektual mengenai politik tidak hanya berbeda dengan pandangan politisi. Bedanya politisi lebih bersikap “segera” (yang ada kini disini, daripada hal-hal yang teoritis, sedangkan intelektual dapat menjadi politisi jika ia mampu memasukan masalah politik dalam pelayanan suatu kepentingan atau tujuan. Sebagai contoh sebuah kasus dengan adanya sistem pemilihan langsung di Indonesia. Banyak intelektual yang bersdia menjadi calon legislative dan eksekutif pusat dan daerah. Dengan kampanye yang bergaya, dalam waktu singkat mereka mempersiapkan dan menggunakan strategi itu dari yang biasanya menjadi sangat teoritis mendadak berubah dalam sesuatu kerangka kerja yang bersifat praktik.

Singkatnya, dunia politisi adalah dunia hari ini dan hari esok yang dekat, sedangkan kaum intelektual menaruh perhatian dalam tiga dimensi yaitu hari kemarin, hari ini dan hari esok. Keputusan-keputusan dari politisi di uji dalam kenyataan tanggapan public yang keras.

Suara lebih dahulu sedangkan asas belakangan. Jika tujuan pertama politisi adalah memperoleh kekuasaan maka kaidah kedua adalah mempertahankan kekuasaan. Tidak usah heran sebagian politisi, termasuk yang terbaik dan tercedik sekalipun sering melakukan hal-hal yang mengerikan, karena itu tidak usah heran pula jika politisi adalah orang yang selalu optimis yang seantiasa tergugah oleh kemungkinan-kemungkinan yang dapat di peroleh dari kekuasaan (apter,1996:20).

Prespektif ilmu politik, dalam hal ini politik di pandang sebagai ilmu Pendirian ini memandang terhadap kebutuhan ke depan, untuk meramalkan akibat tindakan politik maupun kebijaksanaan para politisi. Jika para politisi memandang politik sebagai pusat kekuasaan public, kaum intelektual memandang politik sebagai perluasan pusat moral dari diri. Dengan demikian, sebagai ilmu menaruh perhatian pada dalil-dalil keabsahan, percobaan, hukum ,keragaman, dan pembentukan asas-asas yang universal (apter,1996:21).

2.3 HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU-ILMU SOSIAL LAINNYA

Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, hubungan yang erat dengan ilmu ynag lain. Sedangkan dalam proses pengembangannya ilmu politik dengan ilmu yang lainnya adalah saling bergandengan, dalam arti saling mengisi.

1.Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Sosiologi

Keterkaitannya dapat dilihat pada hubungan dimana sosiologi banyak membantu memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Sebab menggunakan pengertian konsep, generalisasi, serta teori ilmu sosiologi, para ahli ilmu politik dapat mengetahui sampai dimana susunan san stratifikasi sosial itu dapat memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh keputusan kebijaksanaan, sumber-sumber kewenangan politik, kontrol sosial, perubahan sosial, maupun corak dan sifat keabsahan politik.

Selain itu, baik sosiologi maupun politik mempelajari institusi makro seperti negara. Hanya saja, sosisologi menganggap negara itu sebagai salah satu lembaga pengendalian sosial. Hal itu wajar karena dalam sosiologi masyarakat yang sederhana maupun kompleks, senantiasa terdapat kecenderungan untuk menimbulkan proses pengaturan atau pola-pola pengendalian tertentu yang formal maupun tidak formal. Disamping itu, sosiologi melihat bahwa negara pun sebagai salah satu asosiasi dalam masyarakat dan memerhatikan bagaimana sifat dan kegiatan anggota asosiasi itu memengaruhi sifat dan aktivitas negara. Dengan demikian, sosiologi dan ilmu politik memiliki persamaan pandangan bahwa negara dapat dianggap, baik sebagai asosiasi maupun sebagai sistem pengendalian. Hanya saja bagi ilmu politik negara  merupakan objek penelitian pokok, sedangkan, dalam sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian dalam masyarakat.

2.Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Antropologi

Hubungan ini tampak pada pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Kita tahu bahwa antropologi memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan pedalaman, sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern.lambat laut antropologi dan sosiologi saling memengaruhi baik dalam obyek penelitian maupun dalam pembinaan.

Sekarang ini, perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi makin meningkat, sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Sejalan dengan itu, sekarang ini pengaruh dalam bidang teori, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tia-tiap masyarakat, antropologi telah pula berpengaruh dalam bidang metodollogi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal yang kini sering dipakai dalam penelitian ilmu politik ialah metode participant observer atau peserta pengamat. Cara penelitian ini mendorong para peneliti ilmu politik untuk mengamati fenomena-fenomena kehidupan sosial yang sifatnya “dari dalam” masyarakat menjadi objek penelitiannya. Ternyata dari model penelitian ini, para ahli ilmu politik dapat mengembangkan pembinaan teori-teori atas dasar kenyataan konkret yang dialami dan diamatinya sendiri secara grounded theory.

3.Hubungan Sejarah dengan Politik

Sejak dahulu kedua ilmu ini merupakan dua bidang kajian yang penting kontribusinya dan saling mempengaruhi. Sejarah banyak menyumbangkan fakta-fakta masa lampau untuk diolah dalam ilmu politik lebih lanjut. Perbedaan antara ahli sejarah dengan politik, sebenarnya bahwa ahli sejarah selalu menropong masa lampau yang menjadi sasarannya, sedangkan dalam ilmu politik sasarannya lebih ditekankan pada masa sekarang dan kedepan atau future oriented. Para ahli ilmu politik selalu tidak puas hanya mencatat fakta-fakta sejarah sehingga ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik yang dalam batas-batas tertentu memungkinkanya untuk menyusun suatu pola perkembangan masa depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.

4.Hubungan Geografi dengan Ilmu Politik

Hal itu tampak dari beberapa faktor yang menyangkut geografis, seperti bentuk daratan, perbatasan dengan negara lain, kepadatan penduduk, kesuburan dan kandungan mineral yang dimilikinya, maupun letak wilayah itu apakah daerah persimpangan budaya ataukah terpencil, semuanya memiliki pengaruh politik yang perlu diperhitungkan.

Oleh karena itu, menurut seorang ahli prancis Maurice Duverger dalam The Study of Politics,struktur geografis yang menyangkut geografi fisik dan sosial bahwa “politik adalah berada didalam geografinya”Lebih jauh Duverger mengemukakan bahwa Aristoteles telah merumuskan teori tentang hubungan antara iklim dengan kebebasan politik. Namun dengan demikian, hubungan ilmu geografi dan ilmu politik sampai sekarang memiliki keterkaitan yang begitu melekat antar kedua disiplin tersebut.

5.Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi

Ilmu politik dengan ilmu ekonomi sejak dahulu sampai saat ini selalu erat hubungannya. Kebenaran dalil ini dapat diketahui tanpa menganut pendirian-pendirian marxisis yang kehidupan sosial pada struktur perekonomian ataupun pendapat yang menyamakan proses politik dengan proses perekonomian.

Kehidupan politik kehidupan politik dan kehidupan ekonomi selalu saling memengaruhi, jalin-jalin. Aktivitas-aktivitas politik karena itu amat sulit dipisahkan daripada aktivitas-aktivitas ekonomi. Kedua aktivitas itu kadang-kadang sejalan,  saling membantu, kadang juga bertentangan secara diametral. Dalam tindak politik ada aspek ekonominya, demikian pula struktur perekonomian sesuatu masyarakat dapat mempengaruhi lembaga politiknya yang sudah ada dan yang akan di kemudian hari. Jika ilmu politik mengatur kehidupan orang-orang yunani, maka “oikonomos” mengatur kemakmuran materiil dari warga negara yunani yang bersatu dalam polis itu. Maka kedua ilmu yang mengatur kehidupan politik dan kemakmuran materiil dari warga negara polis itu sangatlah erat hubungannya.

Ide-ide ataupun pemikiran yang bertolal dari faktor kelangkaan menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara pencapaian tujuan. Implikasi dari ilmu ekonomi yang berpangkal tolak dari pemikiran faktor kelangkaan telah mendorong ilmu tersebut bergeser dan berikhtiar kearah ramalan berdasarkan perhitungan yang saksama sehingga ilmu ekonomi modern dapat terhindar dari pemikiran-pemikiran yang spekulatif. Hal ini pun sangat berpengaruh pada ilmu politik, untuk lebih berupaya keras pada pendekatan/metode yang lebih ilmiah. Sebaliknya, dalam mengajukan kebijaksanaan atas siasat ekonomi, tentunya seorang ahli ekonomi pun dapat bertanya kepada seorang ahli politik tentang politik manakah yang palingmungkin disusun untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan.begitupun ahli seorang politik dapat meminta bantuan ahli ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi untuk memperoleh tujuan-tujuan politis tertentu, terutama mengenai pembinaan dan pengembanngan kehidupan berdemokrasi.

6.Hubungan Ilmu politik dengan Ilmu Psikologi

Psikologi banyak mempelajari aspek-aspek intern,seperti motivasi, sikap, minat, karakter, prestasi, dan lain sejenisnya, dan proses mental yang terjadi. Dengan menggunakan analisis psikologi kita dapat mengetahui bebrapa aspek, seperti latar belakang pemimpin, apakah dia berhasil atau gagal ditinjau dari aspek individunya. Spikologi banyak menyingkap masalah yanng tersembunyi, tidak muncul kepermukaan, tetapi begitu pentin untuk disingkap sebagai bagian kepempimpinan seseorang.

Ilmu tersebut banyak memberikan informasi tentang sebab-sebab internal yang sering orang banyak mengabaikannya karena dianggap tidak langsung menjadi faktor determinan politik.

Dengan demikian baik psikologi umum maupun spikologi sosial sangat berkontribusi dalam melakukan analisis dan tindakan politik, sebab spikologi umum maupun sosial pada hakikatnya dapat mengungkap informasi-informasi tersembunyi, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, tidak aneh jika psikologi dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi turut menentukan suatu hasil putusan dalam kebijaksanaan politik dan negara. Selain itu, spikologi dapat menjelaskan bagaimana attitude dan expectation masyarakat dapat melahirkan tindakan-tindakan serta tingkah laku yang berpegangang teguh pada tuntutan sosial.

2.4 MAZHAB-MAZHAB ILMU POLITIK

Menurut Apter dalam buku Pengantar Ilmu Politik (1996; 135-443) mazhab-mazhab ilmu politik terbagi atas 5 mazhab, yaitu mazhab institusionalisme atau  kelembagaan, behaviorisme, pluralisme atau kemajemukan, strukturalisme, dan developmentalisme.

1.  Paham Insitusionalisme atau Kelembagaan.

Paham ini berusaha mewujudkan pemecahan-pemecahan  universal dengan menerjemahkan cita-cita libertarian ke dalam pemerintahan perwakilan. Bagi para penganut paham kelembagaan, teori-teori politik libertarian timbul dari sejarah  sebagai tujuan moral yang akan di  mantapkan di dalam partai politik. Inilah tradisi yang dibangun Plato, dan juga yang diwakili Karl Marx.  Kebanyakan penganut paham kelembagaan yang mengikuti tradisi pencerahan,ia menolak pemecahan-pemecahan tuntas seperti ini. Bagi mereka politik adalah terbuka. Konflik diubah menjadi persaingan damai melalui badan-badan perwakilan dalam pemerintahan (Popper, 1945).

Ide-ide generatif utama yang diikuti oleh para  penganut paham kelembagaan : Kekuasaan

Ketertiban Keadilan

Wewenang Hukum

Hak Perwakilan

Kebebasan Persamaan

Demokrasi

 Prinsip-prinsip dasar demokrasi (Apter, 1996; 137)

Kekuasaan adalah kekuatan yang dapat dipakai dan dikendalikan.  Persoalan besar sejarah adalah mengubah kekuasaan mutlak untuk dapat diubah ke arah demokrasi. Kekuasaan adalah dasar politik. Dalam demokrasi, pemakaiannya harus sesuai dengan patokan-patokan kewajaran dan keadilan. Hal ini kemudian tercermin dalam hukum. Hukum menciptakan wewenang dan memungkinan perwakilan menjadi sarana pembuatan hukum, jika perwakilan didasarkan persamaan maka ia akan mendorong kebebasan dan demokrasi itu sendiri. Dalam demokrasi melalui kedaulatan rakyat , hak menimbulkan wewenang yang didukung oleh hukum. Hasilnya adalah sebuah sistem ketertiban yang menjadi landasan yang memungkinkan dijalankannya kekuasaan, serta ditetapkannya asas-asas kewajaran atau keadilan.

Selanjutnya, lembaga-lembaga pemerintahan ini terbagi menjadi tiga wewenang yaitu sebagai berikut :

a. Badan Legislatif

Badan ini merupakan pengawas terpenting terhadap kekuasaan yang nyata maupun potensial. Badan ini terdiri atas wakil-wakil rakyat. Badan legislatif jarang mengusulkan rancangan undang-undang khusus. Namun mereka, meninjau, mengkritik, mengusulkan perubahan, memperbaiki, dan sering menolak rancangan undang-undang.

b. Badan Eksekutif

Badan ini bertanggung jawab yakni melaksanakan keinginan-keinginan rakyat dan bertindak atas nama rakyat. Semakin banyak dukungan yang diperoleh eksekutif dari rakyat, maka semakin efektif tindakan-tindakannya, dan begitu pula sebaliknya. Eksekutif harus memimpin, tapi harus tanggap juga terhadap rakyat.

c. Badan Yudikatif

Badan ini berupa pengadilan tinggi yang berfungsi sebagai wasit agung untuk masalah-masalah penafsiran konstitusional. Pengadilan semacam ini mewkili asas mengenai lembaga yudikatif agung yang independen.

2. Paham Behaviorisme atau Tingkah Laku

Perhatian  utama paham tingkah laku terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dengan tindakan politik, termasuk bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh, dan bagaimana cara orang mengetahui peristiwa-peristiwa politik. Kategori-kategori itu biasanya dianggap sebagai ideologi, atau sistem kepercayaan yang menciptakan pola-pola tingkah laku yang penuh makna (Apter; 210).

Akar-akar pemikiran paham tingkah laku tersebut dimulai dari filsuf skeptis David Hume. Yang terpenting adalah John Dewey (1859- 1952) yang berusaha mengembangkan filsafat praktis mengenai kebenaran yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ideal, melainkan pada observasi terhadap pengalaman yang kemudian  lebih dikenal sebagai paham Instrumentalisme. Paham ini memandang kebenaran sebagaimana tersusun dan teruji dalam  pengalaman.

16

Instrumentalisme Behavioral seolah-olah memberikan inspirasi baru mengenai kehidupan politik sebagai cara belajar bermasyarakat yang dicapai melalui pengalaman eksperimen-eksperimen, kaum behavioralis bekerja dari bawah ke atas. Teori-teori mereka lahir dari teori proses belajar. Pengalaman pada masa kanak-kanak,dampak pendidikan terhadap sikap, dan pembentukan pendapat umum, semuanya merupakan fokus penelitian kaum behavioral (Apter, 1996; 213). Dan tokoh yang pertamakali menggunakan metode ini adalah Graham Wallas (1858- 1932). Ia merasa kesal dengan penekanan Fabian Society (di mana ia sebagai anggotanya) terhadap penjelasan masalah manusia, yang sering melihatnya dari aspek ekonomi semata-mata. Wallas menghendaki mereka mempelajari politik untuk melihat fakta-fakta lain dari sisi perilaku manusia.

3.  Paham Pluralisme atau Kemajemukan

Paham ini dibangu atas dasar perpaduan paham kelembagaan (Institusionalisme) dan paham tinkah laku (Behavioralisme). Seperti paham institusionalisme, pluralisme menekankan partisipasi partai sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, dengan demikian membentuk postulat hubungan-hubungan dinamis tertentu di antara mereka. Misalnya, mengenai kapansuatu kenaikan dalam jumlah atau keefektifan lingkup keterlibatan politik mengubah secaara berarti tingkat pemusatan pengaambilan keputusan pertanggungan, dan aspek-aspek lain pembuatan kebijasanaan pemeintah. Seperti behaviorisme, pluralisme menekankan sikap aktif politik dan proses belajar menyesuaikan melalui partisipasi publik pada berbagai tingkat politik dalam berbagai tingkat politik dalam berbagai badan-badan sosial dan politik.

Paham ini pun menekankan proses di atas struktur, serta lebih sedikit perhatiaannya terhadap bagaimana kerja badan-badan pemerintah, legislatif, dan komite-komite, jika dibandingkan dengan bagaimana pembagian kekuasaan di antara berbagai kelompok, baik publik maupun swasta.

4. Paham Strukturalisme

Paham ini berbeda jauh dengan pluralisme yang kajian politiknya bersifat kontemporer. Sedangkan dalam paham strukturalisme ini sebenarnya kurang dikenal dan lebih kompleks karena bersifat interdisipliner. Paham ini berasal dari linguistik, antropologi, filsafat, dan sosiologi. Strukturalisme pada hakikatnya menyusun potensi fungsi-fungsi yang terdapat dalam politik. Fungsi-fungsi politik mempunyai nama-nama  lain seperti informasi, komunikasi dan agregasi.

Ada 3 bentuk strukturalisme dari banyak bentuk yang ada, yakni strukturalisme metode kontradiksi dan metode keseimbangan :

-  Menekankan tentang konflik bersifat dialektis dimana nenek moyangnya adalah Karl Marx.

- Menekankan keseimbangan (keharmonisan) yang bersifat fungsional pengaruh dari Emile      Durkheim.

-  Berkaitan dengan linguistik yang didirikan oleh Ferdinand de Saussure.

Kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan isyarat, mirip kaidah permaianan catur adalah struktur. Perhatian lain adalah menunjukkan bagaimana kaidah-kaidah diambil dari pikiran manusia. Dalam kehidupan sosial dan politik, kaidah-kaidah itu dapat diterapkan  kepada timbal balik pertukaran seperti tanggung jawab. Kaidah-kaidah normatif yang mengatur hubungan-hubungan sosial adalah ide-ide politik dalam masyarakat manusia, struktur-struktur secara fungsional berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Kepada sub-sub unitnya dan kepada anggota individual maupun kepada keseluruhan.

5. Paham Developmentalisme (Perkembangan)

Dasar pemikiran developmentalisme,  maupun janjinya teleologi pertumbuhan, merupakan sebuah ideologi bahwa  pertumbuhan itu sendiri merupakan sejarah yang  diperankan dalam seperangkat tahapan setiap tahapan memilikikategorinya sendiri. Teori unlinear menganggap perkembangan tidak terelakan. Dalammodel unlinear, modernisasi adalah sebuah proses. Seperti arus barang dan jasa dalm kehidupan ekonomi, bisnis bergerak ketempat dimana keuntungan akan diperoleh,modernisasi terjadi dimana ia paling  mudah diterima atau dikehendaki.

Terdapat beberapa metode dalam developmentalisme yakni:

1. Metode indeks adalah sifat-sifat umum perekonomian yang telah maju diabtraksikan sebagai jenis ideal dan kemudian diabndingkan dengan ciri-ciri tipikal yang sama idealnya dari perekonomian dan masyarakat miskin. Dengan cara ini, perkembangan dipandang sebagai transformasi dari suatu tipe kepada tipe yang lain.

2. Pandangan akulturasi proses perkembangan barat mendifusikan pengetahuan, keahlian, organisasi, nilai-nilai, teknologi, dan model bagi suatu bangsa miskin hingga dalam jangka waktu tertentu, kebudayaan dan personaliannya menjadi sesuatu yang komunitas atlantik secara ekonomi berhasil.

3. Analisis terhadap proses seperti yang kini sedang menguasai bangsa-bangsa yang dikatakan terbelakang. Pendekatan ini menjurus kepada hipotesis-hipotesis berskala lebih kecil, hingga suatu pandangan retrospektif, dan suatu penilaian penuh terhadap konteks politik sosial dan kultural perkembangan.

2.5 SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

Lahirnya Ilmu Politik secara formal  memang sejak abad ke-19, namun sangat beragam dari mana memulai lahirnya Ilmu Politik itu. Menurut Budiardjo dalam buku Pengantar Ilmu Politik (2000;2) secara resmi politik diakui sebagai disiplin ilmu sejak  berdirinya Ecole Libre des Science Politiques di Paris tahun1870, dan London Shcool of Economic and Political Science tahun 1895. Ilmu politik diawali dengan baik pada masa yunani kuno, membuat peningkatan pada masa romawi, tidak terlalu berkembang di zaman pertengahan sedikit berkembang di zaman renaissance dan penerangan, membuat beberapa perkembangan subtansial pada bad ke-19 dan kemudian berkembang sangat pesat pada abad ke-20 karena ilmu politik mendapat karakteristik tersendiri.

Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah di mulai pada tahun 450S.S.M seperti dalam karya hedorotus ,plato,aristoteles, dan lainya. Dibeberapa pusat kebudayaan asia, Seperti Hindia dan Cina telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan India terkumpul dalam kesustateraan dharmasastra dan arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500S.M . Di antara filsuf terkenal dari Cina ada konfisius, menisius dan shan yang (350S.M)

19

Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad ke-13 dan bahad tanah jawi. Kesustateraan di Negara-negara asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran barat yang di bawa oleh negara-negara dari barat.

Di Negara-negara benua eropa seperti bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak di pengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus kepada Negara Selain itu ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa hingga perang dunia ke-II.

Di amerika serikat terjadi perkembangan berbeda, karena berkeinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersama dengan perkembangan sosiologi dan psikologi. Sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan sangat cepat dapat di lihat dengan didirikanya American political associtation pada 1904.

Perkembangan politik setelah perang dunia ke-II leih pesat. Misalnya di Amsterdam, belanda, didirikan falkutas ilmu sosial dan ilmu politik waktu penelitian tentang Negara belanda masih di dominasi oleh fakultas hukum. Di Indonesia didirikan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik seperti universitas RIAU, perkembanganI lebih pesat. Misalnya di Amsterdam, belanda, didirikan falkutas ilmu sosial dan ilmu politik waktu penelitian tentang Negara belanda masih di dominasi oleh fakultas hukum. Di Indonesia didirikan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik seperti universitas RIAU, perkembangan ilmu politik sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum. Karena ilmu hukum sangat mauju pada saat itu. Sekarang konsep-konsep ilmu politik yang baru sudah mulai diterima oleh masyarakat.

Di Negara-negara eropa timur pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Setelah keruntuhan komunisme ilmu politik berkembang pesat, dilihat dengan di tambahnya pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di Negara-negara barat pada pendekatan tradisional.

Perkembangan ilmu politik di sebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional seperti UNESCO. UNESCO pada tahun 1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara kemudian proyek ini di bahas oleh beberapa ahli di prancis dan menghasilkan buku Conteporancy political science pada tahun 1948.

Selanjutnya UNESCO bersama internasional political science associtation (IPSA) yang mencangkup 10 negara. Pada tahun 1952 hasil penelitian di bahas di suatu konferensi di Cambridge, inggris dan hasilnya disusun oleh W.A. Robson dari londen school of economics and political science dalam buku nthe university teaching of political science.buku ini di terbitkan di terbitkan di UNESCO. Karya ini di tunjuk untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

20

2.6 Metode Penelitian Ilmu Politik

Metode penelitian yang digunakan dalam ilmu politik meliputi metode induksi dan deduksi. Metode induksi adalah serangkaian strategi ataupun prosedur penarikan kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan  proses pemikiran setelah mengkaji peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus atas dasar fakta teoritis yang khusus ke yang umum. Biasanya penggunaan metode induksi lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitaf. Selanjutnya, menurut Iswara(1974:57) yang termasuk dalam metode induksi tersebut mencakup metode deskriptif.

a. Metode deskriptif adalah sebagian prosedur pengkajian masalah-masalah politik untuk memberikan gambaran terhadap kenyataan yang ada sekarang ini secara akurat.

b. Metode analisis menekankan pada penelaahan secara mendalam terhadap masalah-masalah politis yang disusun secara sistematis dengan memperlihatkan hubungan fakta satu dengan lainnya.

c. Metode evaluatif merupakan serangkaian usaha penelaahan fenomena politik yang bersifat menentukan terhaadap yang dikumpulkan dengan dasar pada norma-norma ataupun ide-ide yang abstrak.

d. Metode klasifikasi adalah metode yanng melandaskan pada penggolongan atau pengelompokan objek-objeknya secara teratur yang masing-masing menunjukkan hubungan timbal balik.

e. Metode pertandingan merupakan metode kajian politik yang menitikberatkan pada studi persamaan dan perbedaan atas dua objek telaahan,dengan maksud untuk memperdalam maupun menambah pengetahuan.

The Liang Gie (1999:116) bahwa beberapa metode penelitian ilmu politik yang banyak digunakan adalah metode:

a. Metode observsi, diartikan secara luas karena pengertian pengamatan tidak sekadar pengamatan langsung tetapi juga dapat tidak langsung  terhadap fenomena politik.

b. Metode analisis, adalah suatu metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terinci terutama dlam mengkaji bagian-bagian dari suatu totalitas. Maksudnya, untuk mengetahui ciri masing-masing bagian hubungan satu sama lain, serta peranaannya dalam totalitas yang dimaksud.

c. Metode deskriptif, merupakan metode yang secara mendalam memberikan gambaran politik terhadap kondisi realitasnya.

d. Metode klasifikasi, secara umum metode ini menggambrkan adanya pengelompokan ataupun penggolongan objek kajian secara teratur untuk memudahkan pencarian adanya hubungan timbal balik.biasanya menurut Ciarke (Isaak, 1975:42) mencakup:

1. Penggolongan harus masuk akal.

2. Harus ada pengelompokan yang cukup untuk semua data.

3. Harus tidak ada pengelompokan yang overlapping.

4. Harus hanya ada satu basis penggolongan.

e. Metode pengukuran, merupakan metode untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau fenomena yang diteliti,baik yang menggunakan alat khusus maupun tidak.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti nagara kota. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari suatu segi khusus kehidupan masyarakat yang nenyangkut soal kekuasaan.

3.2. Saran

Saran dari penyusun adalah dengan adanya makalah ini mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami tentang ilmu politik.

3.3 Daftar pustaka

Supardan, Dadang. 2008. Pengantar Ilmu Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafi’ie, Inu Kencana. 2000. Ilmu Politik. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafi’ie, Inu Kencana. 2005. Politik. Jakarta: Mandar Maju.

Suyatno. 2006. Ilmu Politik. Salatiga: Widya Sari Press Salatiga.

Hasan, Hamid. 2008. Sejarah Ilmu Politik. Jakarta: Bumi Aksara

Share this post